Mengatasi Konflik Sosial di Indonesia
Seperti yang kita ketahui, telah terjadi banyak sekali konflik sosial sepanjang sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam penyelenggaraan sebuah negara karena adanya perbedaan. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya (Muspawi, 2014). Konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antardaerah atau antarmasyarakat, sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antarkelas sosial tertentu.
Sebagai negara kepulauan yang sangat besar membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia sangat kaya akan suku, ras, budaya, maupun kepercayaan. Di satu sisi, keberagaman yang kita miliki merupakan kekayaan yang dapat mempersatukan bangsa. Namun, pada kenyataannya perbedaan-perbedaan yang ada justru banyak menimbulkan konflik dan menjadi ancaman perpecahan. Tidak sedikit konflik/kerusuhan yang terjadi terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Contohnya saja konflik di Sampit, Kalimantan Barat antara Suku Madura dan Dayak pada tahun 1996, 1997, dan 2001; serta keributan di Ambon antara umat beragama Islam dan Kristen pada tahun 1998-1999.
Selain konflik horizontal yang berhubungan dengan SARA, kewenangan, kekuasaan, serta status sosial juga dapat menimbulkan konflik dan kerusuhan. Konflik vertikal di Indonesia biasanya berhubungan dengan berbagai masalah seperti kesenjangan pembangunan; pengerukan sumber daya alam; kekerasan pada warga setempat; modernisasi yang dipaksakan; distribusi ekonomi, posisi, atau kekuasaan yang tidak seimbang; dan persepsi yang keliru dari pemerintah pusat terhadap warga setempat. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah salah satu contoh dari konflik vertikal yang pernah terjadi di Indonesia. Keributan yang terjadi pada 7 Agustus 1949 tersebut dilandasi ketidakpuasan sekelompok orang terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu. Kerusuhan Mei 1998 yang dimulai karena krisis finansial Asia tersebut menjadi contoh lain dari konflik vertikal di Indonesia.
Sumber: kompaspedia.kompas.id
Konflik horizontal dan vertikal memiliki penyebab yang berbeda. Maka dari itu, dibutuhkan cara yang berbeda untuk masing-masing konflik. Konflik horizontal di Indonesia bisa diatasi dan dicegah dengan pendidikan, sosialisasi, dan penyetaraan. Salah satu faktor seringnya terjadi konflik horizontal di Indonesia adalah karakter masyarakat yang mudah diprovokasi. Tidak jarang, emosi dapat menghalangi akal sehat untuk menghargai perbedaan. Maka dari itu, masyarakat harus dilatih untuk dapat berpikir kritis dan terbuka dalam menghadapi suatu masalah. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya pendidikan dan sosialisasi sejak dini. Ketika masyarakat dapat menghadapi perbedaan dengan kepala dingin, maka konflik pun akan dapat ditangani dengan jauh lebih etis.
Melalui pendidikan dan sosialisasi, masyarakat juga perlu membangun semangat kebangsaan (nasionalisme). Kesadaran bahwa kita semua hidup dalam satu rumah yakni Indonesia, termasuk juga kesadaran akan aspek historis bahwa para pendiri bangsa ini telah berjuang mencapai kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang tinggi, akan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang damai (Ruslan, 2014). Penyebab lain dari konflik horizontal di Indonesia adalah adanya ketidaksetaraan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Misalnya dalam kasus pembangunan tempat ibadah dari agama tertentu yang dipersulit. Dalam hal ini, tidak mengagetkan jika pihak minoritas yang merasa diperlakukan dengan tidak adil akan mudah sakit hati dan cepat tersulut. Jika tidak ditangani, ini bisa berujung pada kerusuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang bisa bertindak dengan adil dan berwibawa dalam mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada.
Di sisi lain, konflik vertikal dapat diatasi dan diminimalisasi dengan pemerataan pembangunan di berbagai bidang, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan industri. Jika pembangunan di Indonesia sudah merata, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan konflik pun dapat dihindari. Namun, dalam penyelenggaraannya, pemerataan pembangunan memang tidak mudah untuk dilakukan, terlebih dengan banyaknya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Masalah-masalah seperti ketidakadilan, korupsi, suap, dan monopoli dari pihak-pihak pemerintah dan hukum menghambat terjadinya pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki badan pemerintahan yang jujur dan adil.
Penulis: Vallerie Dominic
Daftar Pustaka
Muspawi, Mohamad. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, 16 (2), 46.
Ruslan, Idrus. (2014). “Membangun” Nasionalisme sebagai Solusi untuk Mengatasi Konflik SARA di Indonesia. Jurnal TAPIs, 10 (1), 1.
